JELANG RAMADHAN, BAWASLU ROTE NDAO HADIRI RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN NGABUBURIT PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PROGRAM P2P

Ba’a - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menghadiri rapat yang  diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring melalui zoom meeting (Senin, 16/02/2026). Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu RI No.4 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Ngabuburit Pengawasan dalam rangka penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu serta melakukan follow up Rencana Tindak Lanjut Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring.

Melalui pemaparannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan mengungkapkan bahwa kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini merupakan kegiatan yang perlu dukungan semua pihak disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

“Ngabuburit ini bukan hanya milik teman yang berpuasa saja, namun ini melibatkan semuanya karena materi - materi diskusi yang bisa disampaikan itu berkenaan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Silahkan dikemas, disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing” ujarnya.

Kegiatan ngabuburit pengawasan ini merupakan kegiatan edukasi kepemiluan yang diselenggarakan Bawaslu dengan pendekatan religius selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan menjelang waktu Magrib sebagai ruang kajian kepemiluan antara Bawaslu dan masyarakat untuk memperkuat literasi publik terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan  secara serentak di seluruh Indonesia oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Februari hingga 13 Maret 2026, dibuka dengan kegiatan kick off pada 23 Februari 2026 oleh Bawaslu RI.

Sementara itu, kegiatan rapat dilanjutkan dengan pemaparan hasil tindak lanjut program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada tiap-tiap Kabupaten/Kota.

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berharap masyarakat dapat semakin sadar akan pentingnya integritas pemilu, mampu mengenali potensi pelanggaran, serta dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang transparan, bersih, dan berintegritas.