BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO RILIS “BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2” DI BERBAGAI KANAL MEDIA SOSIAL

Ba’a - Bawaslu Kabupaten Rote Ndao kembali menghadirkan informasi dan edukasi kepemiluan melalui program “Bawaslu Membelajarkan Volume 2”. Video edukasi tersebut telah resmi dirilis melalui kanal YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao serta disebarluaskan melalui seluruh kanal media sosial Bawaslu Kabupaten Rote Ndao (Kamis, 3/9/2026).

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menghadirkan tiga presenter yakni Demsi Toulasik, S.E selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Patje J.B, S.E Tari selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, dan Chevira N. Fathonah, S.Ak selaku Staf Divisi SDMO, dengan mengusung topik Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM: standar pembuktian, distribusi penanganan, dan pelaksanaan putusan.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam program “Bawaslu Membelajarkan” merupakan salah satu upaya dalam menyampaikan informasi terkait kepemiluan dan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami, informatif, dan menarik. Melalui video yang tersaji diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai tugas, fungsi, serta peran Bawaslu dalam mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas.

Peluncuran video ini juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk terus memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi publik. Melalui berbagai platform media sosial, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi kepemiluan secara lebih cepat dan luas.

Bawaslu Kabupaten Rote Ndao mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan “Bawaslu Membelajarkan Volume 2” melalui kanal YouTube resmi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao atau link berikut: https://youtu.be/hQXRZVnem8w?si=uH26PzkGfY4-mKoL dan mengikuti berbagai informasi terbaru melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Dengan hadirnya “Bawaslu Membelajarkan Volume 2”, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berharap edukasi kepemiluan dapat terus menjangkau masyarakat secara lebih luas, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal proses demokrasi dan pengawasan pemilu.