GIAT PENGUATAN PERAN BAWASLU DALAM PEMENUHAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI, KETUA BAWASLU NTT: “REFORMASI BIROKRASI HARUS BISA MENJADI WAY OF LIFE”

Ba’a - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao menghadiri kegiatan “Penguatan Peran Bawaslu Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi secara daring melalui zoom meeting (Rabu, 10/06/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si, seluruh jajaran Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignasius Jani, S.IP, seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, beserta jajaran staff.

Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas, serta penyamaan persepsi terkait peran dan kontribusi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Membuka kegiatan, Nonato menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi sebagai way of life atau cara pandang hidup yang harus diimplementasikan dalam cara-cara kerja.

“Pandangan tentang budaya kerja tidak sebatas hal hal yang sifatnya simbolik, dia harus menjadi cara hidup, pandangan hidup, dan cara kerja kita. Reformasi birokrasi harus bisa menjadi way of life, pandangan hidup kita untuk diimplementasikan pada cara-cara kerja secara modern agar benar-benar menajdi panduan, menjadi arah” tegasnya.

Kegiatan ini menghadirkan M.Ali dari Biro Reformasi Birokrasi Bawaslu RI, sebagai Narasumber. Dipaparkan materi mengenai perbedaan reformasi dulu dan sekarang, komponen utama lembar kerja evaluasi, kebijakan implementasi reformasi birokrasi, tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi secara general, tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023, perkembangan reformasi birokrasi Bawaslu, dan nilai reformasi birokrasi tahun 2025.

Terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran kegiatan Bawaslu yang terkait dengan terpenuhinya pengisian indikator Reformasi Birokrasi pada unit kerja eselon II dan meningkatnya unit kerja yang memenuhi kriteria wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Bawaslu, serta penyediaan data dukung di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.