KONSOLIDASI DEMOKRASI, BAWASLU ROTE NDAO GANDENG LURAH MOKDALE DAN KETUA PGRI ROTE NDAO BAHAS ISU NETRALITAS ASN DAN POLITIK UANG

Ba’a – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pelaksanaan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan partisipatif pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 serta persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2029. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar tahapan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Bawaslu dalam membangun kolaborasi bersama masyarakat sipil, organisasi profesi, serta pemerintah daerah untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. 

Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi bersama Lurah Mokdale, Andereas Boik, S.E., di Café Melati, Mokdale. Diskusi tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Demsi Toulasik, S.E., bersama lima orang staf yakni Novriana Banase, Anggi D. Rangkuti, Naomi Adoe, Arif Amalo, dan Luluk Istiarohmi. Topik utama yang dibahas dalam kegiatan itu yakni netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), isu politik uang, dan pemutakhiran data pemilih di wilayah Kelurahan Mokdale. 

Dalam diskusi tersebut, Lurah Mokdale menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN, khususnya di lingkungan pemerintahan kelurahan. Menurutnya, ASN harus mampu menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam politik praktis karena hal tersebut berkaitan dengan integritas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Ia juga menyoroti potensi praktik politik uang yang masih kerap terjadi dalam bentuk pembagian bantuan sosial maupun sembako saat masa kampanye. 

Selanjutnya, di hari yang sama Bawaslu Kabupaten Rote Ndao kembali menggelar diskusi konsolidasi demokrasi bersama Ketua PGRI Kabupaten Rote Ndao, Alberd W. Dano, S.Pd. Kegiatan tersebut membahas isu netralitas ASN dan politik uang di lingkungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Patje J. B. Tari, S.E., bersama tiga orang staf yakni Carolina H. Sinlae, Andri Sinlae, dan Edho Balukh turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Ketua PGRI Kabupaten Rote Ndao menyatakan dukungan terhadap langkah Bawaslu dalam memastikan para guru ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. PGRI juga menyatakan kesiapan untuk membantu sosialisasi serta pembinaan kepada para Guru terkait larangan politik uang dan pentingnya menjaga etika demokrasi di lingkungan pendidikan. 

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berharap sinergi antara lembaga pengawas pemilu, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat dapat terus terjalin guna memperkuat demokrasi yang partisipatif dan berintegritas di Kabupaten Rote Ndao.